Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia

Hampir sembilan puluh persen penduduk Indonesia mengaku beragama Islam namun tidak serta merta Negara Indonesia memberlakukan Hukum Islam. Namun karena alasan sejarah, penduduk, yuridis, konstitusional dan ilmiah, pengajaran Hukum Islam secara khusus menjadi mata kuliah di fakultas hukum, serta “wajib” dipelajari oleh para pegawai, para pejabat pemerintahan atau para pemimpin yang akan beke…

Hukum Agraria Kehutanan : Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara

Tanah merupakan sumber ekonomi dan politik. Oleh karenanya banyak persoalan tenurial yang bertalian kedua ranah tersebut, di kawasan lahan Indonesia, terutama di kawasan hutan di Pulau Jawa dan Madura. Penyelesaiannya masalah agraria tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ia memerlukan seperangkat peraturan perundang–undangan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara yuridis. B…

Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR …

Buku ini ditemukan oleh putra pertama Mohammad Fajrul Falaakh di komputer pribadinya di ruang kerjanya, pada hari yang sama ketika ia berpulang ke Rahmatullah tanggal 12 Februari 2014. Setelah kami membuka file buku ini, ternyata sampai dengan detik-detik akhir hayatnya, buku inilah yang dikerjakan oleh Fajrul Falaakh. Hal ini sesuai dengan kehidupan Fajrul Falaakh yang sehari-harinya bernapas …

Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Buku ini mengkaji beberapa isu penting dengan diterbitkannya beberapa undang-undang yang baru di bidang hukum kekayaan intelektual. Penulis menemukan bahwa ternyata Undang-Undang Hak Cipta 2014 (UUHC 2014) tidak banyak memberikan perubahan terhadap UUHC 2002. UUHC hanya mengubah ketentuan perlindungan hak moral dari pasif menjadi aktif. Ada kelemahan dalam UUHC 2014, yakni tidak secara eksplisi…

Akibat Pembatalan Perjanjian Perdamaian

Hukum kepailitan mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas kegiatan dunia usaha. Oleh sebab itu, hukum kepailitan berperan dalam memberikan jaminan kepastian penyelesaian sengketa utang piutang di antara pelaku usaha dengan mengatur perlindungan terhadap kepentingan debitor dan semua para kreditor. Pada prinsipnya merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang…

Dasar-Dasar Hukum Asuransi

Pokok bahasan Hukum Asuransi merupakan salah satu materi wajib yang dibahas dalam Mata Kuliah Hukum Dagang ataupun Hukum Bisnis. Asuransi dalam sudut pandang hukum dan ekonomi merupakan bentuk manajemen risiko utama yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak tentu. Asuransi didefinisikan sebagai transfer yang wajar (adil) atas risiko kerugian, dari satu entitas …

Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah

Sejak bergulirnya otonomi daerah tahun 1999 melalui UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemda, berbagai produk Perda dikeluarkan oleh Pemda. Perda-Perda tersebut dalam kenyataannya “berguna” untuk meningkatkan PAD, terutama melalui Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang meliputi sektor pertambangan dan energi, pertanian adan peternakan, perdagangan dan industri, sektor kehutanan dan perkebuna…

Tatakelola Jurnalisme Politik

“Memang belum banyak penelitian yang memperhatikan bahwa media pers di Indonesia sudah mengabaikan tata kelola jurnalisme politik. Namun, abai terhadap tata kelola jurnalisme politik bisa terjadi kalau media pers dan wartawannya tidak waspada terhadap tujuan media pers dalam menyiarkan berita politik. Maka, buku ini ingin mengingatkan beberapa kaidah yang perlu dipatuhi wartawan agar tidak me…

Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu

Edition

-

ISBN/ISSN

9789797692759

Collation

21cm; xiv+438hlm

Series Title

-

Call Number

342 MOH k

Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia

“Masalah pokok dalam pengadaan tanah adalah mencapai keseimbangan antara kepentingan orang perorang dan kepentingan umum. Kapan dan bagaimana kesimbangan tercapai? Bagaimana menerapkan asas keseimbangan dalam peraturan perundang-undangan? Dalam buku ini dipaparkan upaya dalam mencapai keseimbangan tersebut dalam tiga landasan hukum pengadaan tanah, yakmni Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993,…