Ditapis dengan
Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Publik
Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU). pengurusan dan pemberesan harta pailit masih diatur kewenangan Balai Harta Peninggalan yang sebelumnya memang hanya lembaga ini yang mempunyai kewenangan, selain Kurator yang mempunyai kewenangan sama dengan Balai Harta Peninggalan sebagai lembaga yang diberi kewenangan mengurus …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786233592123
- Deskripsi Fisik
- 15,5x23cm; xx+132hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346 TAT b
Cross-Border Insolvency : Kerja Sama Lintas Batas Antarlembaga Peradilan
Perkembangan ekonomi dunia yang dimobilisasi oleh globalisasi mengakibatkan semakin menipisnya batas-batas antarnegara dalam melakukan kegiatan perekonomian, sejalan dengan hal itu kegiatan perekonomian yang dilakukan memiliki risiko bisnis yang berada pada level internasional. Salah satu persoalan yang mungkin terjadi adalah permasalahan likuiditas yang dapat berujung kepailitan. Permasalahan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786233590181
- Deskripsi Fisik
- 15,5x23cm; xvi+154hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.078 TAT c
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah