Tata Kelola Koperasi yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau Good Corporate Governance (GCG) lahir di tahun 1975-an. Lahirnya GCG karena terjadi penyimpangan, persengkongkolan, penyelewengan dan tindakan-tindakan moral hazard lain di banyak perusahaan yang tidak diketahui secara dini. GCG merupakan pengetahuan baru di masa itu di bidang organisasi dan pengawasan, agar perusahaan dapat terkelola secara baik. Dalam…

Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan

Edisi

-

ISBN/ISSN

9799483158

Deskripsi Fisik

15x21cm; xxviii+387hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.8 SYA o

Metode Penelitian Studi Media dan Kajian Budaya

Perkembangan studi media dan budaya di indoensia mulai marak sejak tahun 2000 an,terutama ketika mulai bermunculan berbagai analisis teks dengan pendekatan semiotika dan analisis wacana.Perkembangan kajian media dan budaya ini semkain pesar,ketika mahasiswa ilmu-ilmu sosial dan humanisme mulai menggemari metodolodi yang ditawarkan oleh tradisi studi media dan budaya dari british cultural studie…

Putusan Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi

Buku ini secara garis besar membahas mengenai karakteristik, dlnamika, dan perkembangan dari putusan yang memuat klausul bersyarat (putusan bersyarat) yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Untuk memberlkan landasan konseptual dan konteks terhadap isu tersebut, buku ini dimulai dengan membahas mengenai berbagai teori berkenaan dengan …

Dekonstruksi Pemahaman Pancasila

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786023867929

Deskripsi Fisik

15,5x23cm; xxxviii+468hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.5 ILH d

Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789794218747

Deskripsi Fisik

21cm; xx+450hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.14 WID o

Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara

Dalam hampir setiap aktivitas yang dilakukan oleh warga – masyarakat dapat dikatakan tidak mungkin tidak berurusan dengan pemerintah (badan atau pejabat tata usaha negara) terutama dalam mengurus berbagai macam perizinan atau surat-surat lainnya. Tidak jarang warga – masyarakat yang memiliki urusan tersebut diperlakukan secara sewenang-wenang atau ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan …

Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia

Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas Negara, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu bagi Aparatur Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (orang perseorangan maupun Badan Hukum Perdata begitu juga dalam memberikan pel…

Asas-Asas Hukum Perburuhan

Buku ini berisikan pokok-pokok hukum perburuhan yang menjadi dasar berlakunya Hukum Perburuhan. Di samping itu, buku ini juga memberikan pemahaman mengenai batasan pengertian Hukum Perburuhan dari sudut Lingkup Laku Hukum Perburuhan maupun dari sudut pandang Paradigma Hukum Perburuhan. Selanjutnya diuraikan letak hukum perburuhan dalam Sistem Hukum Perburuhan dan sumber hukum perburuhan. Bahasa…

Menyingkapi Tabir Otonomi Daerah di Indonesia

Buku menyingkap tabir otonomi daerah di Indonesia memaparkan dinamika pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak kemerdekaan Republib Indonesia tahun 1945, hingga sekarang. dapat dismpulkan bahwa pelaksanaan otonomi sampai saat ini masih terkesan sentralistik. lebih lanjut dikatakan bahwa problematika otonomi daerah di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun yang paling menonjol ad…