Hibah dan wasiat merupakan lembaga hukum yang dikenal dalam berbagai sistem hukum. Dalam konteks Indonesia lembaga ini dikenal dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata Barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Inti dari hibah adalah pemberian secara sukarela dari seseorang atau lebih terhadap orang lain, sedangkan wasiat adalah sebuah pernyataan yang berisi penggunaan atas harta benda …
Buku ini secara garis besar membahas mengenai karakteristik, dlnamika, dan perkembangan dari putusan yang memuat klausul bersyarat (putusan bersyarat) yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Untuk memberlkan landasan konseptual dan konteks terhadap isu tersebut, buku ini dimulai dengan membahas mengenai berbagai teori berkenaan dengan …
Dalam hampir setiap aktivitas yang dilakukan oleh warga – masyarakat dapat dikatakan tidak mungkin tidak berurusan dengan pemerintah (badan atau pejabat tata usaha negara) terutama dalam mengurus berbagai macam perizinan atau surat-surat lainnya. Tidak jarang warga – masyarakat yang memiliki urusan tersebut diperlakukan secara sewenang-wenang atau ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan …
Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas Negara, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu bagi Aparatur Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (orang perseorangan maupun Badan Hukum Perdata begitu juga dalam memberikan pel…
Buku ini berisikan pokok-pokok hukum perburuhan yang menjadi dasar berlakunya Hukum Perburuhan. Di samping itu, buku ini juga memberikan pemahaman mengenai batasan pengertian Hukum Perburuhan dari sudut Lingkup Laku Hukum Perburuhan maupun dari sudut pandang Paradigma Hukum Perburuhan. Selanjutnya diuraikan letak hukum perburuhan dalam Sistem Hukum Perburuhan dan sumber hukum perburuhan. Bahasa…
Buku ini diawali dengan mengulas problem ketidakpercayaan (distrust) yang jamak terjadi di antara para pemangku kepentingan di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah Indonesia. Uniknya, kecurigaan terjadi bukan saja karena ASN yang terlibat pengadaan dituding oleh aneka pihak bahwa mereka telah melakukan penyimpangan, tetapi juga karena terdapat aneka oknum aparat penegak hukum (APH) yang diin…
Buku menyingkap tabir otonomi daerah di Indonesia memaparkan dinamika pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak kemerdekaan Republib Indonesia tahun 1945, hingga sekarang. dapat dismpulkan bahwa pelaksanaan otonomi sampai saat ini masih terkesan sentralistik. lebih lanjut dikatakan bahwa problematika otonomi daerah di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun yang paling menonjol ad…