Hukum Tata Negara Indonesia

Sejak reformasi tahun 1998,tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal. Dari tahun 1999 sampai tahun 2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan mendasar sebanyak empat kali. Dalam rangka Perubahan Pertama sampai Perubahan Keempat UUD 1945,bangsa kita telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, mulai dari pemisahan kekuasaan dan'ch…

Dasar-Dasar Ilmu Hukum

Edition

-

ISBN/ISSN

978623266704

Collation

16x24cm; xiv+218hlm

Series Title

-

Call Number

340.1 SAU d

Menguak Tabir Hukum

Ketika realitas hukum di Indonesia semakin menunjukkan fenomena euforia yang kebablasan, bahkan sudah melanggar asas -asas hukum yang universal, atau kebingungan dalam memilih konsep tujuan hukum: Barat atau Timur kah? Maka, buku Menguak Tabir Hukum ini hadir untuk menguraikan fenomena konsep hukum tersebut dalam pembahasan yang komprehensif. Topik utama buku teks konsep hukum ini, antara la…

Undang-Undang dan Praktik Kepailitan : Perbandingan Indonesia dan Malaysia

Buku ini berasal dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan di berbagai jurnal yang diterbitkan di beberapa jurnal Fakultas Hukum yang kemudian dibuat menjadi sebuah buku. Tujuan penulisan buku ini ialah membahas dan membandingkan undang-undang dan praktik kepailitan di Indonesia dan Malaysia. Pembahasan dalam buku ini meliputi undang-undang kepailitan, kompetensi pengadilan dalam memeriks…

Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia : Dilengkapi Ulasan Berbagai Putusan…

Jaminan fidusia merupakan bagian yang penting dalam ekosistem bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan literatur yang lengkap tentang jaminan fidusia, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020 dan 2021 tentang Sifat Eksekutorial Jaminan Fidusia. Hal tersebut yang melatarbelakangi dihadirkannya buku ini. Melalui buku ini, Penulis memaparkan mengenai jaminan f…

Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia

Perkembangan hukum jaminan di Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan Belanda, Jepang dan zaman kemerdekaan sampai dengan era reformasi saat ini. Sejak itu sudah banyak hukum tentang jaminan yang telah disahkan menjadi Undang-undang. Sejak masa kemerdekaan sampai era reformasi, ketentuan hukum yang mengatur jaminan adalah Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Ag…

Hukum Pidana Lingkungan

Buku ini terkait hukum pidana lingkungan yang secara umum memuat lima hal. Pertama, fundamental hukum pidana yang berisi asas-asas yang berkembang di dalam hukum pidana lingkungan. Oleh karena hukum pidana lingkungan yang tidak dapat dilepaskan dari hukum administrasi, penentuan dapat dipidananya suatu perbuatan bergantung kepada persyaratan atau kewajiban administratif yang ditetapkan oleh …

Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia

Buku ini menguraikan secara komprehensif berbagai hal yang melandasi kegiatan bisnis yang sehat di mana keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen tercipta. Pembahasan diawali dengan memberikan batasan mengenai istilah-istilah dalam Hukum Perlindungan Konsumen dan hubungan hukum antara produsen dan konsumen. Selanjutnya, perkembangan perlindungan konsumen di Indonesia, mulai d…

Problematika Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara & Daerah

Buku Buku ini membahas secara mendalam berbagai *problematika hukum* yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Buku ini terdiri dari empat bagian yang mencakup 15 bab, dengan struktur yang terorganisir dan komprehensif. Bagian I berjudul *Problematika Hukum Pajak dan Keuangan Negara* yang terdiri dari 3 bab. Bab ini lebih menitikberatkan pada Tax Amnesty dan implikasinya terha…

Hukum Pemerintahan Daerah : Pendulum Otonomi Daerah dari Masa ke Masa

Buku ini menggambarkan penggerakan pendulum, yang tentunya ,emjadi pelajaran sangat berharga bagaimana merumuskan format otonomi daerah yang sesuai, dan tidak menggerus eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran tersebut secara rinci bisa dicermati berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yang lahir semenjak tahun 1945 sampai dengan pengaturan terakhir yaitu UU No. 12 Tahun 2008